Demi Toleransi, Demi Pluralisme

0
430

Agama di ranah publik

Bagaimana menempatkan agama dalam konteks keindonesiaan adalah persoalan klasik yang sama tuanya dengan republik ini. Sejak awal, para founding fathers telah terlibat dalam perde batan konstruktif mengenai dasar negara, apakah Indonesia akan menjadi negara Islam atau sekuler.

Dengan alasan persatuan, Indonesia kemudian didirikan dalam bentuk sekuler, dengan tidak meng eksplisitkan “Islam” dalam dasar negara. Tapi kemudian tidak ada yang benar-benar bisa membantah, bahwa konflik agama (Islam) dan bentuk negara sekuler terus berlangsung.

Agama terus merangsek masuk ke wilayah publik. Berbagai konflik bernuansa agama terus terjadi sejak negara didirikan. Konflik itu memuncak di awal reformasi ketika terjadi kerusuhan massal, ratusan gereja dan tempat usaha etnis Cina dibakar, dirusak, dan dijarah. Pada bulan Mei 1998, kerusuhan bernuansa SARA menewaskan lebih dari 1000 orang. Kerusuhan Timor-Timur, Poso, Ambon, Sambas, dan lainnya adalah sebagian dari daftar panjang kerusuhan yang dilatarbelakangi oleh konflik agama.

Pada titik ini, agama tampak begitu berperan dalam kehidupan publik. Belum lagi jika menilik jargon-jargon partai politik yang dengan enteng membawa agama ke wilayah publik. Agama bahkan menjadi ruh gerakan sosial Indonesia. Fenomena ini tentu bukan hal baru. Di berbagai belahan dunia, agama ternyata tidak bisa benar-benar diprivatisasi.

Revolusi Islam Iran, peran Paus Paulus II dalam gerakan demokratisasi di Eropa Timur, Amerika Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara, maraknya fenomena spritualitas, terorisme, dan sebagainya adalah contoh ekspansi agama ke wilayah publik pada tingkat global. Perbincangan itu muncul bukan karena agama semakin terpinggirkan dan terancam punah, melainkan karena agama ternyata semakin menampakkan wujudnya di kehidupan publik.

Modernitas, yang kerapkali dianggap sebagai akhir dari kekuasaan agama, justru menjadi titik balik kebangkitan agama modern. Modernitas ternyata tak kuasa menghapus jejak agama dalam perkembangan masyarakat global. Semakin kuat argumentasi untuk menjadikan agama sebagai konsumsi wilayah privat, agama semakin melangkah jauh masuk ke wilayah publik.

Universalitas dan Kemuliaan Manusia

Universalitas kemanusiaan adalah ajaran pokok dalam setiap agama, yang ditegaskan berkali-kali dalam kitab suci dan Hadis (dalam Islam) serta disampaikan lewat keyakinan pada kesamaan asal dan hak serta solidaritas seluruh manusia. Manusia diperlakukan sebagai makhluk paling agung dan terpuji, dengan daya pengetahuan dan tindakan moral.

Semua manusia terlahir dengan pengetahuan Tuhan, dan kitab suci ditujukan sebagai jalan bagi manusia untuk mengingat asal-usul mereka dan mempererat hubungan mereka dengan Tuhan. Manusia adalah perwujudan kehendak Tuhan di bumi dan bagian dari rencana Tuhan yang yang lebih besar. Karena itu, melindungi kehidupan manusia dan menghormati keagungan manusia begitu sakral dalam setiap Agama.

Dalam Al-Qur’an juga menekankan kehormatan yang diberikan kepada manusia: “Kami telah memuliakan anak cucu Adam; memberi mereka angkutan di darat dan lautan; memberi mereka rezeki yang baik lagi bersih; dan menganugerahkan mereka kelebihan khusus, melebihi banyak ciptaan Kami” (17:70). Karena itu, hidup seseorang harus ditujukan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia.

Civil Society sebagai Wahana

Tidak semua persoalan publik bisa diintervensi oleh agama. Wilayah politik dan negara tidak bisa diintervensi oleh agama. Negara harus netral terhadap agama untuk menjamin prinsip keadilan, yakni persamaan kedudukan semua agama dan keyakinan di hadapan negara. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa Islam akan mampu memberikan keadilan, keamanan, dan ke – sejahteraan kepada semua agama ketika ia menjadi dasar negara.

Negara Madina zaman Rasul disebut-sebut sebagai contoh negara Islam ideal yang melin dungi hak-hak non-muslim. Persoalannya, walaupun hak-hak non-muslim terpenuhi, non-muslim di negara Islam, bagaimanapun, tidak akan memiliki kedudukan yang sama dengan ummat Islam di depan hukum. Mereka akan tetap menjadi warga negara kelas dua. Ketika agama mengambil alih peran publik negara, maka akan tercipta produk hukum yang personal.

Agama adalah ekspresi personal yang bersumber pada keyakinan subjektif. Jika agama tertentu menjadi dasar bagi penetapan hukum, maka hukum akan menjadi sangat per sonal, berlaku hanya bagi yang meyakininya. Padahal, hukum harus impersonal dan berlaku universal. Agama juga tidak bisa bermain pada ranah politik, karena akan menimbulkan praktik politik identitas.

Agama hanya mungkin ber main di ranah civil society sebagai moral reasoning bagi pengem – bangan masyarakat. Civil society adalah wahana bagi agama untuk mengem bangkan dakwah. Pada ranah civil societylah agama bisa berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan problem masyarakat tanpa harus mendis kriminasi agama atau keyakinan yang berbeda.

Referensi:

Buku M. Dawam Rahardjo, Demi Toleransi Demi Pluralisme

Buku Mohammed Abu Nimer, Nirkekerasan Dan Bina-Damai Dalam Islam